mengatasi dampak keuangan negara

Filed Under: Umum

Tags: Soft Skill

Dalam praktek ketatanegaraan di berbagai negara dewasa ini, selalu ada lembaga yang khusus menangani masalah keuangan negara. Hal ini terkait berbagai aspek keuangan negara dan tanggung jawab pengelolaannya serta persoalan kewenangan kelembagaan keuangan negara. Di Indonesia, lembaga yang terkait dengan itu dikenal dalam konstitusi kita yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Lembaga ini secara struktural dapat memeriksa hal keuangan semua lembaga-lembaga negara dan daerah. Bahkan, ujung pangkal terungkapnya berbagai kasus penyalahgunaan keuangan negara yang berujung pada tindakan korupsi oleh para pejabat negara ada di tangan BPK disamping juga adanya inisiatif KPK.

Dalam UUD 1945, BPK termaktub dalam Pasal 23E ayat (1), “Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang pengelolaan keuangan negara diadakan suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri”. BPK secara umum mempunyai posisi yang strategis dan kewenangan yang mutlak mengenai masalah keuangan negara. Bahkan, sejak awal kemerdekaan hingga terjadinya proses amandemen terhadap UUD 1945 tidak serta merta menggoyahkan kedudukan BPK dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. BPK sebagai lembaga tinggi negara yang dapat dikatakan sebagai lembaga Examinatif, kedudukannya sejajar dengan Lembaga tinggi lainnya seperti, Eksekutif (Presiden), Legislatif (MPR, DPR, DPD), Yudikatif (MA dan MK). Oleh sebabnya, meskipun tidak sepopuler lembaga politis lainnya, tapi peran BPK dalam masalah keuangan negara merupakan kunci sentral terhadap pengelolaan dan tanggungjawab lembaga-lembaga negara lainnya dalam masalah keuangan.

Berbicara masalah keuangan negara baik yang bersumber dalam APBN maupun APBD, tentu berkaitan erat dengan kelangsungan pelaksanaan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terlebih lagi masalah keuangan negara sangat berperan dalam mensejahterakan warga negara. Apabila pengelolaan negara dapat berjalan efektif serta efesien dan dikelola dengan baik, maka kesejahteraan rakyat dapat segera tercapai. Akan tetapi, bilamana pengelolaan negara hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu dan terlebih tidak dikelola dengan professional, maka sudah barang tentulah kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat terhambat, juga tanggung jawab negara terhadap warga negara dapat terbengkalai. Untuk itu, maka sangat urgen peran serta BPK dalam melaksanakan fungsinya yakni sebagai lembaga pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Sumber:www.wikipedia.com

Published in: on April 22, 2011 at 3:52 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://arievaldo.wordpress.com/2011/04/22/mengatasi-dampak-keuangan-negara/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: