Kebijakan Ekonomi Indonesia Serta Tujuannya

Kebijakan ekonomi adalah mengacu pada tindakan sebuah kebijakan pemerintah dalam mengambil kebijakan atau keputusan di bidang ekonomi, kebijakan ini dapat pula mencakup di dalamnya sistem untuk menetapkan sistem perpajakan, suku bunga dan anggaran pemerintah serta pasar tenaga kerja, kepemilikan nasional, dan otonomi daerah dari intervensi pemerintah ke dalam perekonomian. Kebijakan ekonomi merupakan seperangkat perencanaan yang mengacu pada tindakan, pernyataan, dan pengaturan yang dibuat oleh pemerintah dalam mengambil keputusan di bidang ekonomi  dan  menyangkut kepentingan umum. Semua kebijakan ekonomi yang dibuat oleh pemerintah pasti memiliki tujuannya masing-masing, diantaranya:

1. Untuk mengontrol lajunya pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan,

2. Untuk meningkatkan kenaikan standar hidup rata-rata, dan

3. Inflasi rendah.

Terkadang kebijakan semacam ini sering dipengaruh juga oleh lembaga-lembaga internasional seperti International Monetary Fund atau Bank Dunia serta keyakinan politik dari pihak-pihak yang memegang kekuasaan Negara saat itu.

Berbagai Kebijakan Ekonomi di Indonesia

Setiap pemerintahan suatu negara pasti memiliki kebijakan ekonomi untuk menjaga stabilitas perekonomiannya demi kesejahteraan masyarakatnya. Indonesia memiliki kebijakn ekonomi dimulai dari kebijakan ekonomi moneter, kebijakan ekonomi fiskal, kebijakan ekonomi baik mikro dan makro, dan sebagainya.

A.    Kebijakan Moneter

Kebijakan Moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh penguasa ( otoritas) moneter ( bank sentral) untuk memengaruhi jumlah uang yang beredar di masyarakat. Tujuan kebijakan moneter ada dua yaitu umum dan khusus.

– Tujuan umum kebijakan moneter untuk memengaruhi kondisi perekonomian agar sesuai dengan yang dikehendaki yakni dengan adanya pertumbuhan ekonomi.

– Tujuan khusus kebijakan moneter untuk menambah atau mengurangi jumlah uang yang beredar untuk mencapai target-target tertentu dalam bidang ekonomi.

Kebijakan moneter dibagi 2 instrumen, yaitu :

1. Kebijakan moneter kuantitatif

Kebijakan moneter yang bersifat kuantitatif biasanya berupa campur tangan bank sentral secara langsung terhadap kebijakan perbankan.

Adapun beberapa instrumen yang termasuk kebijakan moneter kuantitatif, yaitu:

a)    Operasi pasar terbuka

Yaitu kebijakan pemerintah dalam memperjualbelikan surat berharga pada masyarakat.

b)    Politik diskonto

Yaitu kebijakan pemerintah untuk memengaruhi nilai dan jumlah uang yang beredar dengan instrumen yang digunakan adalah tingkat suku bunga pada bank- bank umum.

c)    Kebijakan kas ratio ( persediaan kas)

Yaitu kebijakan pemerintah untuk memengaruhi nilai dan jumlah uang yang beredar dengan instrumen dana cadangan ke dunia ( cash Ratio) yang tersedia di bank umum.

d)    Kebijakan Uang Longgar ( Easy Money)

Yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengatasi deflasi ( menambah jumlah uang yang beredar) yang dipakai pemerintah untuk mempermudah syarat kredit dengan tujuan meningkatkan produksi.

e)    Kebijakan Uang Ketat ( Tight Money )

Yaitu kebijakan yang digunakan pemerintah dengan menerapkan kredit selektif untuk membatasi jumlah uang yang beredar ( menekan laju inflasi ).

2. Kebijakan Moneter Kualitatif

Kebijakan moneter yang bersifat kualitatif biasanya berupa pengawasan dan imbauan bank sentral kepada kegiatan perbankan. Jadi, bank sentral tidak campur tangan secara langsung.

Adapun beberapa instrumen yang termasuk kebijakan moneter bersifat kualitatif, diantaranya:

a)    Pengawasan pinjaman secara selektif ( kredit selektif)

Yaitu kebijakan yang digunakan untuk mengendalikan dan mengawasi corak pinjaman dan investasi yang dilakukan oleh bank-bank.

b)    Imbauan Moral ( Moral Suasion)

Yaitu kebijakan yang diambil oleh Bank Indonesia untuk memengaruhi setiap lembaga keuangan dan individu yang bergerak dalam bidang moneter melalui himbauan agar mereka bertindak sesuai dengan otoritas moneter ( BI ).

B. Kebijakan Fiskal

Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah mengenai pengeluaran dan penerimaan negara. Kebijakan fiskal mencakup 2 instrumen yaitu:

1. Kebijakan fiskal bersifat kuantitatif

Yaitu mengenai jumlah uang yang akan dibelanjakan .

2. Kebijakan fiskal bersifat kualitatif

Yaitu mencakup skala prioritas dalam pembelanjaan.

C. Kebijakan Ekonomi Mikro dan Makro

Adapun contoh dari kebijakan pemerintah dalam ekonomi mikro, yaitu :

a)  Penetapan Harga Minimum

Penetapan ini dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi produsen.

b)  Penetapan Harga Maksimum

Penetapan ini dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi Konsumen.

Adapun contoh dari kebijakan pemerintah dalam ekonomi makro, yaitu :

a)  Penentuan Tingkat Bunga Bank

Kebijakan ini akan dilakukan oleh pemerintah jika inflasi sudah terlampau tinggi.

b)  Penambahan Jumlah uang yang beredar

Kebijakan ini akan dilakukan pemerintah jika terjadi deflasi .

Tujuan Kebijakan Ekonomi

1. Mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Tujuan ini dapat dicapai dengan bertambahnya kuantitas dan kualitas factor-faktor produksi dalam jangka panjang seperti tenaga kerja, modal dan teknologi, sehingga kapasitas produksi nasional terus dapat ditingkatkan.

2. Mewujudkan keadaan ekonomi yang stabil.

Keadaan ekonomi yang stabil dapat dicapai dengan kestabilan tingkat pendapatan dan penggunaan tenaga kerja yang penuh. Kekurangan pengeluaran agregat merupakan faktor yang terpenting yang menimbulkan keadaan tersebut. Kebijakan-kebijakan pemerintah yang berusaha menambah pengeluaran agregat biasanya hanya mampu mengurangi pengangguran tetapi tidak selalu dapat mencapai kegiatan perekonomian pada penggunaan tenaga kerja.

3. Menghindari inflasi.

Tingkat inflasi dapat dikendalikan dengan menjaga kestabilan dalam tingkat harga, kestabilan ekspor dan impor yang menjamin keamanan neraca pembayaran.

4. Penggunaan tenaga kerja penuh tanpa inflasi.

Dua tujuan ini sulit diciptakan sekaligus karena bagaikan dua sisi mata uang, apabila kebijakan pemerintah meningkatkan pengeluaran mungkin dapat meningkatkan kesempatan kerja tetapi tidak dapat menjamin stabilnya harga-harga. Sebaliknya, jika kebijakan pemerintah mengurangi pengeluaran memang dapat menekan inflasi tetapi tidak dapat mengatasi masalah pengangguran.

5. Neraca pembayaran yang tidak defisit.

Sumber defisit neraca pembayaran Indonesia adalah pada neraca transaksi berjalan dari jasa dan lalu lintas modalnya minus. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan pemerintah di sektor keuangan dan perdagangan yang dapat menggairahkan ekspor dan investasi luar negeri.

6. Mewujudkan pemerataan dan keadilan pembangunan.

Jika pembangunan ekonomi dan hasil-hasilnya terdistribusi secara adil ke semua golongan masyarakat maka kemakmuran dapat dicapai. Namun jika tidak tercapai keadilan, maka akan muncul berbagai gejolak seperti tuntutan pelaksanaan otonomi khusus dan keinginan sebagian daerah untuk merdeka.

Sumber : http://wahyubudiutami.blogspot.com/, http://id.wikipedia.org/, http://kammilashaffirah.blogspot.com/

Published in: on Juni 29, 2012 at 7:29 am  Tinggalkan sebuah Komentar  

The URI to TrackBack this entry is: https://arievaldo.wordpress.com/2012/06/29/kebijakan-ekonomi-indonesia/trackback/

RSS feed for comments on this post.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: